Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyebut lima alasan penting dibentuknya Forum for World Consultative Assembly atau Forum MPR Dunia pada konferensi internasional di Bandung, Jawa Barat, 24-26 Oktober 2022.

"Terdapat lima alasan pentingnya pembentukan forum majelis permusyawaratan rakyat atau nama lain yang nantinya disepakati," katanya, dalam sambutan pembukaan kongres di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa.

Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lain dan lembaga legislatif yang eksis dan konstitusional, tetapi potensi besarnya belum secara spesifik terwadahi dalam PUIC maupun IPU.

Baca juga: Bamsoet: Indonesia usulkan nama Forum MPR dunia

Sementara di negara-negara Arab dan Afrika sudah ada forum sejenis yaitu Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils
in Africa and the Arab World (ASSECAA).

Maka MPR sesudah mengkaji, berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mengajukan inisiatif untuk membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama lain yang disepakati melalui konferensi internasional yang digelar saat ini. Dan, MPR bila disepakati konferensi internasional yang mulia ini, siap menjadi tuan rumah untuk sekretariat dari forum yang mulia ini.

Kata dia, isu dan persoalan kemanusiaan di suatu negara potensial berimbas pada negara lain, langsung maupun tidak langsung. Apalagi ikatan solidaritas diantara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat, sehingga dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada, sesuai dengan karakteristik isu, persoalan, serta kewenangan, dengan memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan yang juga bisa dilakukan forum yang dinisiasi ini.

Baca juga: Delegasi forum MPR sedunia kenang suasana KAA di Bandung

Kedua, setiap isu perlu didekati dengan formula kerja sama lembaga yang sesuai dengan isu dan karakteristik atau kewenangan lembaga termasuk lembaga
keparlemenan. Tidak mungkin semua isu hanya disikapi dan diatasi oleh satu lembaga, karena kapasitas setiap lembaga terbatas.

Spektrum persoalan kemanusiaan di negara-negara OKI dan lain-lainnya membutuhkan peranan dari lebih banyak lagi elemen kelembagaan termasuk parlemen untuk bekerja sama dan memaksimalkan potensi dan kewenangannya, untuk berkontribusi menjadi solusi atas permasalahan yang ada serta melakukan kolaborasi untuk memaksimalkan kebaikan dan kemaslahatan untuk umat manusia.

Baca juga: 17 delegasi ikuti Konferensi Internasional Pimpinan MPR Sedunia

Ketiga, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional harus menghasilkan penguatan kelembagaan bagi internal lembaga itu sendiri. Bagaimana pun, kerjasama dalam organisasi internasional yang keanggotaannya melibatkan lembaga-lembaga negara pada akhirnya akan memperkuat lembaga itu.

"Sehingga pembentukan forum yang kita inisiasi sekarang ini, yaitu Forum MPR, Majelis Suro, dan Nama Sejenis Lainnya, juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC," katanya.

Baca juga: Indonesia memulai pertemuan forum pimpinan MPR sedunia

Keempat, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga itu atau mitranya, sesuai tugas dan fungsi lembaga itu.

Ruang lingkup organisasi internasional yang melibatkan lembaga lembaga negara biasanya terbatas pada kedudukan dan fungsi lembaga itu di negara masing-masing.

Kelima, kerjasama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam
menyelesaikan persoalan kemanusiaan khususnya, dan persoalan global pada umumnya.

Baca juga: Bamsoet apresiasi Polri-BIN amankan Konferensi Forum MPR Dunia

Yaitu, upaya menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia, dan bagi terciptanya masyarakat yang berperadaban dengan maksimalisasi peran parlemen-parlemen dan forum yang mewadahi parlemen-parlemen itu.

Pewarta: Fauzi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022